Terungkap: Kenapa Subsidi BBM Bocor — Purbaya Sentil Bahlil soal DTSEN!

DTSEN untuk penyaluran subsidi BBM kembali mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kekhawatirannya bahwa subsidi energi masih banyak dinikmati kelompok yang mampu — dan pihak Kementerian ESDM belum memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) secara penuh untuk menyasar penerima yang tepat. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Apa itu DTSEN dan mengapa ini penting?

DTSEN adalah basis data terpadu yang memuat informasi sosial-ekonomi rumah tangga: tingkat pendapatan, kepemilikan aset, dan indikator kesejahteraan lain yang memungkinkan pemerintah melakukan verifikasi penerima manfaat secara lebih akurat. Bila dipakai, DTSEN dapat menjadi alat utama untuk mencegah aliran subsidi mengalir ke kelompok non-prioritas.

Kenapa Purbaya mengkritik langkah ESDM?

Purbaya menilai bahwa tanpa adopsi DTSEN, penyaluran subsidi BBM berisiko menjadi tidak efisien dan memperbesar beban anggaran negara. Kritik ini muncul karena data-data sementara menunjukkan porsi subsidi masih dinikmati oleh desil atas (kelompok mampu), sehingga tujuan redistributif subsidi tergerus. 

Risiko yang nyata jika DTSEN tidak digunakan

• Eksklusi dan inklusi keliru: kelompok yang benar-benar miskin justru terlewat, sementara orang mampu tetap menikmati subsidi.
• Borosan anggaran: dana subsidi yang besar menyuplai kebutuhan yang tak seharusnya — mengurangi ruang fiskal untuk program pro-poor lain.
• Distorsi pasar: subsidi yang salah sasaran bisa memperburuk alokasi sumber daya dan mengurangi insentif efisiensi energi.
• Risiko politis dan administratif: ketidakseragaman data antara kementerian memicu konflik wewenang dan lambatnya perbaikan kebijakan.

Hambatan implementasi DTSEN dalam praktik

Dalam tataran teknis dan politik, ada beberapa hambatan nyata: sinkronisasi data antar kementerian, kebutuhan pembaruan data berkala, kapabilitas TI di level daerah, serta resistensi politik dari pemangku kepentingan yang selama ini menerima manfaat subsidi. Semua itu memerlukan desain implementasi yang matang agar transisi berjalan mulus.

Rekomendasi praktis agar subsidi lebih tepat sasaran (dari perspektif ekonom)

1. Integrasi sistem secara bertahap: mulai uji coba (pilot) memakai DTSEN di beberapa provinsi sebelum roll-out nasional.
2. Standardisasi interoperabilitas data: format data dan API yang jelas supaya ESDM, Kemenkeu, dan Kemensos bisa bertukar data tanpa miskomunikasi.
3. Audit independen dan monitoring real-time: libatkan BPKP atau audit publik untuk memantau penyaluran dan menemukan kebocoran lebih awal.
4. Sosialisasi dan mekanisme keberatan: berikan akses bagi masyarakat untuk memeriksa statusnya dan mengajukan banding bila merasa keliru terdaftar atau tereliminasi.
5. Kebijakan kompensasi sementara: sambil perbaikan berlangsung, pertimbangkan mekanisme sementara yang lebih tertarget, misalnya voucher digital bagi kelompok sangat miskin.

Perhitungan fiskal singkat: mengapa hal ini mendesak?

Mengalihkan sebagian pengeluaran subsidi yang tidak tepat sasaran ke program produktif (sekolah, kesehatan, bantuan modal UMKM) dapat meningkatkan multiplier fiskal. Dengan kata lain: setiap rupiah yang disalurkan tepat sasaran cenderung memberikan efek ekonomi lebih besar ketimbang subsidi yang bocor — sebuah argumen kuat bagi reformasi basis data penyaluran.

Kesimpulan

Peringatan Purbaya adalah alarm bagi pembuat kebijakan: bila pemerintah ingin subsidi berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial dan efisiensi ekonomi, langkah paling rasional adalah menerapkan DTSEN secara konsisten, disertai audit dan sosialisasi. Tanpa itu, subsidi besar berpotensi menjadi ladang pemborosan—bukan jaring pengaman.